Selasa, 24 Februari 2009

PILKADA UNTUK DEMOKRASI

Hampir seluruh daerah di Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, ada yang sudah selesai dan masih ada yang dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada. Dari proses sampai pada pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih, dapat di cermati dengan seksama, bahwa setelah terbukanya kran demokrasi pada era reformasi telah menciptakan nuansa baru dalam dunia perpolitikan. Berbagai kepentingan, ambisi akan kekuasaan mendominasi setiap tokoh yang memerankannya, berbagai cara di tempuh, tidak peduli apakah itu sesuai dengan aturan atau tidak, yang penting keinginan untuk berkuasa tercapai. Saling menjatuhkan dan saling sikut menyikut tak peduli walaupun itu teman atau bahkan keluarga sendiri, pembohongan dan mengobral janii, membeli suara sudah menjadi jurus andalan untuk meraih kemenangan, memang ambisi untuk berkuasa telah membutakan nurani. Sungguh, demokrasi telah ternoda oleh ambisi untuk jadi penguasa.

Kalau di buka kembali sejarah masa lalu bangsa Indonesia, sejak Republik Indonesia ini berdiri, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya, yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif. Selain pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden suatu negara, juga diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah, di peroleh melalui pilkada.

Indonesia telah memulai lembaran baru dengan lahirnya era reformasi tahun 1998 dan salah satu bukti kelahiran era reformasi di tandai dengan amandemen UUD 1945. Tonggak reformasi telah memungkinkan suatu sistem pemilihan umum secara langsung, ini telah mendatangkan dinamika baru dalam masyarakat setidaknya masyarakat telah ikut secara aktif untuk menentukan eksisnya sebuah Negara, tidak hanya wakil rakyatnya di DPD, DPR dan DPRD secara langsung di pilih oleh rakyat, namun Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga di tentukan oleh rakyat.
Pilkada yang telah dilaksanakan sejak awal Juni tahun 2005 sendiri mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Setidaknya masyarakat sudah menunjukkan antusiasmenya lewat tuntutan untuk menentukan pilihan pemimpin sesuai dengan hati nuraninya. Namun antusiasme masyarakat ini disambut dengan permasalahan yang muncul selama Pilkada berlangsung, seperti tuntutan terhadap KPUD yang telah lalai dalam mensosialisasikan Pilkada, pendataan pemilih. Intinya, banyak hal harus dibenahi, tapi disinilah letaknya pembelajaran demokrasi yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki dan membangun demokrasi yang lebih baik, mapan, dan matang.

Pilkada dalam hal ini merupakan proses untuk menuju demokrasi. Pilkada tidak hanya soal menghormati hasilnya, namun juga mengembalikan hak-hak rakyat di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Tidak ada demokrasi yang sempurna. Bahkan negara adidaya seperti Amerika pun masih harus terus mengintrospeksi diri karena semapan apa pun demokrasinya, Amerika Serikat juga tidak luput dari masalah-masalah, seperti kecurangan dalam Pilkada, KKN, konspirasi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Pilakada merupakan proses untuk menuju demokrasi dan tetap menghargai hak-hak asasi manusia dan berpegang pada nilai dasar demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Pilkada menjadi wujud komitmen pemerintah pusat dalam melaksanakan komitmen pemberian wewenang otonomi daerah. Pilkada menjadi media untuk memberikan ruang partisipasi politik kepada rakyat secara lebih berarti. Di sisi lain, otonomi daerah seharusnya juga dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyat, khususnya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, serta pemberdayaan masyarakat.

Kita semua menyadari masih banyaknya masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada sebagai bagian dari wujud pelaksanaan otonomi daerah. Sebut saja kasus ijazah palsu, cacat kartu, kelalaian dalam pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih, politik uang dalam kampanye, penggembungan suara, maupun putusan pengadilan yang cacat hukum, pemilih fiktif, kerusuhan karena ketidakpuasan massa pendukung, konflik internal partai akibat tidak transparannya proses pencalonan kandidat, pendudukan dan pengrusakan KPUD, dan sebagainya.

Namun demikian, Pilkada di daerah-daerah terus berlangsung. Ketidaksiapan dan kekurangan akhirnya harus dikritisi dan ditindaklanjuti oleh masyarakat dan pelaku politik secara bijak dan dewasa. Demokrasi merupakan politik yang memungkinkan proses amar ma’ruf dan nahi munkar yang bersifat saling mengingatkan. Disinilah kesempatan kita untuk belajar, mengambil hikmah, menindaklanjuti secara hukum, mengakui kesalahan dan menciptakan demokrasi yang lebih baik bagi daerah dan bangsa.

Oleh : Dodi R Tanjung

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar