Tuesday 24 February 2009

PILKADA KOTA PARIAMAN 2008 SUKSES DAN AMAN ; HARAPAN DAN TANTANGAN

Dalam hitungan bulan, pesta Demokrasi Kota Pariaman akan segera di selenggarakan. Kata-kata Pilkada sudah tak asing lagi bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat awam sampai masyarakat intelek, mulai di bicarakan di rumah, warung kopi, pasar, sampai di mesjidpun juga di bicarakan, berita Pilkada sudah menjadi topik pembicaraan sehari-hari, obrolan kurang lengkap tanpa membahas tentang politik dan persiapan Pilkada kota Pariaman. Di tambah lagi dengan berita Pilkada di media-media massa lokal makin menambah heboh wacana perpolitikan di kota Pariaman.

Tak dapat di pungkiri, geliat pergulatan politik kota Pariaman sudah kelihatan, figur-figur calon kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman sudah mulai bermunculan terbukti dengan sudah banyaknya calon yang mendaftar di partai politik yang sudah membuka pendaftaran calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Pariaman. Berbagai strategi sosialisasi di lakukan oleh calon-calon yang berambisi untuk menjadi Wali Kota Pariaman, baik melalui media massa (cetak) seperti koran, majalah, kalender, stiker maupun melalui media elektronik seperti Radio Lokal. Berbagai even kegiatan di selenggarakan dengan tema-tema yang dapat menarik perhatian masyarakat, tapi sebenarnya itu adalah strategi untuk mengambil hati masyarakat untuk meraih sukses dalam Pilkada. Tak peduli, berapa banyak dana yang sudah dikeluarkan, dengan cara baik atau salah yang penting keinginan dan ambisi untuk menjadi penguasa dapat tersalurkan.

Fenomena ini adalah indikasi antusias masyarakat terhadap Pilkada, tentunya dengan harapan Pilkada yang akan diselenggarakan ini berjalan dengan baik dan aman, serta demokratis. Disamping itu dengan bermunculannya figur-figur yang akan memimpin Kota Pariaman juga merupakan indikasi bahwa Pariaman tidak krisis Pemimpin, tentunya pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang amanah dan berpihak pada rakyat bukan pemimpin yang hanya menebar pesona dan janji tapi kenyataannya justru menorehkan kekecewaan di hati rakyat.

Pemimpin yang Merakyat dan Reformis

Pilkada yang akan diselenggarakan ini adalah ajang penentuan Pemimpin Kota Pariaman yang akan datang, tentunya harus di selenggarakan dengan baik, bersih dan aman serta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk kesuksesan pelaksanaan Pilkada ini harus di dukung oleh semua pihak baik penyelenggara Pilkada dalam hal ini adalah KPUD, Pemerintah maupun masyarakat sebagai pemilih.
Untuk mendapatkan seorang pemimpin kota Pariaman yang amanah dan bisa di jadikan panutan serta mampu melakukan perubahan di kota Pariaman ditentukan juga oleh partai politik yang mengusung calonnya, apalagi partai yang sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat, serta berlebelkan Islam di harapkan harus selektif dalam memilih dan mengusung calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota, bukan hanya memprioritaskan finansial semata tapi juga harus melihat kualitas dan komitmennya dalam membangun kota Pariaman. Ironisnya, ada diantara partai yang memasang tarif untuk calon Wali Kota yang mendaftar, ini merupakan indikasi bahwa partai tersebut tidak mementingkan kualitas calon yang akan di usung tapi lebih mementingkan finansial, demi memperkaya partai rela mengorbankan masa depan Kota Pariaman. Sungguh sangat di sayangkan, partai politik yang pada hakikatnya merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat ternoda oleh pragmatisme.

Pemimpin yang diharapkan masyarakat kota Pariaman bukan pemimpin yang pintar mengobral janji, menebar pesona, setelah terpilih bagaikan kacang lupa kulitnya. Tapi pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat adalah pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan kota Pariaman, bukan hanya sekedar melakukan pembangunan fisik tetapi juga melakukan pembangunan di bidang pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota Pariaman, karena maju mundurnya suatu derah di tentukan oleh SDMnya, kalau SDMnya berkualitas maka terbuka peluang daerah tersebut akan maju, namun sebaliknya kalau SDMnya kurang berkualitas maka daerah tersebut akan mengalami kesulitan dalam membangun dan memajukan daerahnya.

Sektor unggulan yang harus diprioritaskan oleh Wali Kota Pariaman yang terpilih nantinya untuk di kembangkan adalah sektor pariwisata, sektor ini perlu dikembangkan sehingga dapat meningkatkan angka wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota Pariaman. Seperti pengembangan wisata pantai Gandoriah, wisata pantai merupakan objek wisata yang relatif di minati oleh wisatawan, tentunya objek wisata pantai tersebut harus indah dan menarik karena fasilitas dan menu pantainya sesuai dengan yang di inginkan wisatawan yang berkunjung. Dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke kota Pariaman tentunya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pariaman.
Wajah kota pariaman yang belum kelihatan begitu cantik dan indah dari sembrautnya tata kota juga dapat mempengaruhi angka wisatawan yang berkunjung ke kota Pariaman, ini terlihat dengan masih belum tertatanya pasar rakyat dengan baik, masih banyak para pedagang yang berjualan tanpa mempedulikan keindahan kota. Dan belum tertatanya trayek angkutan dalam kota juga dapat menambah sebrautnya wajah kota Pariaman, masih banyak angkutan umum dalam kota yang belum ditetapkan rutenya sehingga rute angkutan umum dalam kota tidak tentu arah.

Disamping itu, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan dari tahun ke tahun merupakan masalah yang perlu di carikan solusinya oleh Wali Kota terpilih, pengentasan bukan hanya sekedar retorika tapi jelas tindakan kongkrit yang dilakukan untuk menanggulangi persoalan tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mangatasi masalah pengangguran dan kemiskinan seperti membuka lapangan kerja dengan mendirikan pabrik atau perusahaan yang dapat menarik banyak tenaga kerja, tentunya pabrik atau perusahaan yang didirikan sesuai dengan potensi usaha di daerah kota Pariaman, seperti usaha sulaman bordir, minyak kelapa dan usaha perikanan, dan ini juga dapat meningkatkan sektor ekonomi. Disamping itu dengan menghidupkan kembali koperasi berbasis masyarakat, seperti koperasi pedagang, koperasi petani, koperasi nelayan dan sebagainya, juga dapat memperkuat sektor perekonomian daerah kota Pariaman. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat kota Pariaman dapat terwujud.

Rawan Konflik

Pilkada Kota Pariaman secara langsung adalah yang pertama kali diselenggarakan, tentu potensi konflik dan resistensi suksesi Pilkada yang akan dihadapi oleh KPUD cukup besar. Sudah jadi rahasia umum kalau Pilkada rawan konflik, secara psikologis warga lebih dekat dengan pemimpin yang dikenalnya, apa yang terjadi dan dilakukannya akan merembes ke warga. Apabila figur yang menjadi idolanya memiliki budaya demokrasi dan penghormatan yang tinggi kepada hukum, konstituennya akan mencontohnya. Sebaliknya, jika figurnya menghalalkan segala cara dan familiar dengan anarkisme, maka tindakan anarki dari massa pendukungnya bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja.

Benih konflik horizontal juga sangat tinggi, karena warga masyarakat dalam Pilkada nanti akan mengelompok (mengalami faksinalisasi) kepara pasangan calon yang lolos. Pengelompokan akan terjadi menurut profesi, parpol, ormas, agama dan bahkan suku. Karena itu, Pilkada sesungguhnya rawan konflik horizontal. Disamping itu persoalan lain yang dapat mengganggu kelancaran proses pelaksanaan Pilkada adalah waktu pendaftaran calon ke KPUD di ganggu oleh masalah konflik internal partai dan fanatisme pendukung partai politik yang kandidatnya tidak lulus verifikasi ataupun tidak memenangkan Pilkada. Konflik yang tak terhindarkan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari konflik tersebut.
Banyak contoh penyelenggaraan Pilkada yang berakhir dengan kerusuhan, konflik kepentingan tak terbendung lagi sehingga berbagai upaya dilakukan agar keinginan untuk menjadi penguasa dapat terwujud., ironisnya karena kecewa dengan hasil Pilkada yang dinilai tidak demokratis dan fair, massa pendukung salah seorang kandidat menduduki kantor KPUD dan mengobrak-abrik kantor tersebut, sebagaimana disampaikan diatas, jika sang figur menghalalkan segala cara dan familiar dengan anarkisme, maka tindakan anarki dari massa pendukung bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Tindakan ini jelas melanggar hukum dan ini adalah indikasi bahwa peran pemerintah dalam mensukseskan Pilkada kurang optimal. Tak arif kiranya tanggungjawab untuk mensukseskan Pilkada Kota Pariaman 2008 ini dilimpahkan sepenuhnya kepada KPUD, namun kesuksesan Pilkada Kota Pariaman adalah tanggungjawab semua pihak, terutama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini sudah semestinya bersifat lebih arif dalam melihat berbagai perkembangan perihal Pilkada. Setidaknya, masyarakat kota Pariaman yang akan memonitor proses Pilkada, masyarakat nasional dan internasional pun tentunya mengambil bagian dalam menilai demokratisasi di Kota Pariaman. Karena pada akhirnya jika demokrasi dipaksakan atas nama kepentingan sesaat, walhasil demokrasi yang bakal lahir sangatlah prematur dan rawan dari konflik kepentingan yang tidak bertanggungjawab. Pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan proses Pilkada menjadi titik penting untuk hasil Pilkada yang baik. Disamping itu kesuksesan Pilkada juga ditentukan sejauhmana peran Panwaslih dalam memonitor dan mengawasi proses Pilkada Kota Pariaman. Peran Panwaslih sangat penting karena potensi-potensi konflik yang akan terjadi dapat diantisipasi sedini mungkin kalau panwaslih bekerja secara optimal.

Dengan biaya yang tidak sedikit tentunya pelaksanaan Pilkada diharapkan dapat sesuai dengan keinginan masyarakat agar terpilih pemimpin yang memahami rakyat. Apalagi Pilkada ditiap daerah seluruh biayanya di alokasikan kedalam APBD masing-masing. Sehingga alokasi yang sedianya untuk pembangunan tersedot untuk pelaksanaan Pilkada. Waktu lima bulan untuk persiapan Pilkada merupakan waktu yang tidak panjang. Apalagi jika dihitung dari mulai persiapan sampai pelaksanaan. Kesiapan teknis perangkat pelaksanaan Pilkada mutlak sudah dipenuhi untuk mengantipasi keterlambatan. Akan tetapi, hal ini tidak kemudian menjadi alasan untuk memaksakan pelaksanaan Pilkada.

Pilkada yang dilaksanakan dengan persiapan yang kurang matang tentunya sangat berpengaruh pada hasil Pilkada nantinya, pendataan pemilih, pembuatan kartu pemilih sangatlah penting karena kalau sampai ada pemilih yang tidak terdata dan tidak bisa menggunakan hak suaranya dalam Pilkada, tentunya dapat merugikan pihak tertentu. Banyak sekali contohnya kasus politisasi terhadap pendataan pemilih dan pembagian kartu pemilih sehingga menyebabkan kekalahan calon tertentu karena massa pendukungnya tidak kebagian kartu pemilih, ini tentunya dapat menimbulkan konflik dan dapat menghambat kelancaran pelaksanaan Pilkada dan apabila konflik terjadi karena persoalan tersebut, ini merupakan kegagalan demokratisasi di kota Pariaman.
Untuk itu marilah kita bersama-sama mensukseskan Pilkada ini dan demi terlaksananya demokrasi di kota Pariaman mari kita kesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang dapat berakibat buruk pada suksesi Pilkada di kota Pariaman, semoga dengan di laksanakannya Pilkada ini dapat mendatangkan perubahan yang positif bagi kemajuan kota Pariaman di masa yang akan datang.

Oleh : Dodi R Tanjung

No comments:

Post a Comment

Powered By Blogger